The Basic Principles Of agus joko pramono
The Basic Principles Of agus joko pramono
Blog Article
Lebih dari itu, kata Mietzner, rezim pemerintah yang berkuasa membutuhkan partai politik untuk melindunginya dari ancaman di luar parlemen.
"Saya rasa mereka ingin mengetahui pandangan saya ke depan apabila menjadi pimpinan KPK. Dan saya sudah sampaikan apa yang dalam pikiran saya," kata Agus.
Dalam sebuah riset politik di kawasan sub-Sahara Afrika, klientelisme dipahami sebagai alokasi jabatan publik yang strategis untuk elite politik. Dalam konteks itu, jabatan di kabinet merupakan hadiah besar yang memberi peluang besar dan privilese.
Jika pembaca melihat artikel tokoh di Wikipedia bahasa Indonesia yang seharusnya masuk ke dalam daftar ini, silakan sunting halaman ini dan masukkan nama tokoh tersebut berikut pranala dan keterangannya.
Kombinasi sistem presidensialisme dan multipartai yang berlaku di Indonesia mudah memicu ketidakstabilan pemerintahan.
Bagaimanapun, Mada Sukmajati menyebut pembagian kursi kabinet kepada partai website politik akan mengancam kepentingan publik.
“Hilangnya oposisi menjadi pertanda bahwa rezim Prabowo akan berjalan tanpa ada mekanisme Test and balances. Itu berbahaya,” ujarnya.
Sistem pelayanan pengaduan on line berbasis Internet pada pt. fira informatika untuk meningkatkan layanan konsumen
Keterangan gambar, Jokowi disebut memanfaatkan koalisi politik bukan sekedar dalam proses legislasi di DPR, tapi juga melindunginya dari serangan di luar parlemen.
“Semakin gemuk sebuah kabinet bisa berimplikasi pada klientelisme yang menguat. Partai pasti akan mengakses sumber daya negara untuk memelihara konstituen mereka demi meningkatkan suara pada pemilu berikutnya,” ujar Mada.
The BPK Vice Chairman gave inputs on the importance of prioritizing solutions in handling the current money circumstance confronted through the UN as afflicted through the pandemic and the necessity to enhance coordination among oversight businesses underneath the UN to enhance accountability and governance.
The subsequent article content are merged in Scholar. Their merged citations are counted only for the very first post.
menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
“Memang di Filipina tetap ada nuansa akomodatif terhadap sebanyak mungkin pihak, tapi tidak semua pihak dimasukkan ke dalam pemerintahnya.